Skip to main content

Mencengangkan ! Daftar Sembako yang Bakal Kena Pajak Pemerintah

RUU KUP


Di Negara tercinta kita Indonesia, pemerintah telah berencana memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako mulai dari buah, sayur bahkan beras. 


Atas dikenakannya pajak untuk bahan kebutuhan pokok pemerintah dianggap tidak adil, dan lebih parahnya lagi pemerintah membebaskan pajak untuk mobil dan rumah.


Tidak hanya itu, di dalam Pasal 4A draft RUU KUP Pemerintah juga menghapus PPN untuk hasil pertambangan atau pengeboran yang di ambil langsung dari sumbernya.


Padahal di dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No 8 Th 1983 tentang PPN Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah. Pasal 4A Ayat 2 UU berbunyi :


a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yangg diambil langsung dari sumbernya

b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering : dan

d. uang, emas batangan dan surat berharga


Dari hasil informasi yang kami peroleh dari Tirto dan cnbc pemerintah berniat mengubah pasal tersebut berdasarkan draft RUU KUP padal 4A menjadi :


a. dihapus;

b. dihapus;

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan

d. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.


RUU KUP tersebut atas UU No 6 Tahun 1983 sudah masuk dalam Program Lesgislasi Nasional (Prolegmas) Prioritas 2021 dan prolegnas 2020-2024. Dan selanjutnya Pemerintah dan DPR akan segera membahas RUU KUP ini untuk kemudian disahkan.

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar